Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikapnya yang mendukung institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul.
Pengawasan dan Keterbukaan Polri
Dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), Rahul mengawali dengan menyinggung pentingnya pengawasan terhadap institusi Polri. Ia menekankan perlunya Polri untuk bersikap terbuka seluas-luasnya terhadap berbagai kritik yang dilayangkan publik.
“Terkait pengawasan terhadap Polri, Fraksi Gerindra mendorong maksimalisasi fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945, dan kami mendorong penguatan pengawasan internal lewat Wasum, Wasidik, dan Propam, termasuk pengawasan dari masyarakat, Polri harus terbuka seluas-luasnya atas keluhan, kritikan, dan masukan masyarakat,” ujar Rahul.
Peran Kompolnas dan Kepatuhan pada Ketetapan
Lebih lanjut, Rahul membahas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia menegaskan bahwa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000, Kompolnas memiliki peran sebagai pembantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
“Jadi kalau kita taat asas, kita patuh pada Tap MPR, maka user Kompolnas ini langsung Presiden, baru kemudian Presiden membuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Polri,” jelasnya.
Penegasan Dukungan Fraksi Gerindra
Menanggapi pertanyaan dari Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengenai sikap Fraksi Gerindra terkait posisi Polri, Rahul kembali menegaskan dukungan partainya.
“Jadi, Pak Rahul, jadi Kapolri tetap di bawah Presiden langsung?” tanya Habiburokhman.
“Iya pimpinan, Fraksi Gerindra mendukung itu,” jawab Rahul.
“Oke, kalau lupa bahaya loh itu,” timpal Habiburokhman, mengakhiri sesi tanya jawab tersebut.
