Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, buka suara terkait isu yang menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali militerisme. Fadli Zon dengan tegas membantah anggapan tersebut, menyatakan bahwa Prabowo justru memilih jalan demokrasi.
Prabowo Memilih Jalan Demokrasi
Menurut Fadli Zon, perjalanan Prabowo dalam dunia politik selama puluhan tahun membuktikan komitmennya terhadap demokrasi. “Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh-puluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ujar Fadli Zon kepada wartawan pada Selasa (6/1/2025).
Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, bersaksi bahwa Prabowo selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Ia menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin yang kuat. “Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” tuturnya.
Kekuatan Kepemimpinan Tanpa Militerisme
Fadli Zon kembali menegaskan bahwa Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat, namun bukan berarti menghidupkan militerisme atau kediktatoran. “Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme apalagi dictatorship,” tegasnya.
Respons Prabowo Terhadap Isu Militerisme
Isu mengenai Prabowo yang ingin menghidupkan militerisme ini sebelumnya disinggung langsung oleh Prabowo Subianto dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Senin (5/1). Prabowo mengakui adanya pihak yang menuduhnya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo menyatakan bahwa ia menerima kritik dan bahkan bersyukur jika dikritik. Ia memberikan contoh ketika ajudannya mengingatkan soal kerapian pakaiannya. Meskipun sempat merasa dongkol, ia bersyukur karena diingatkan. Dalam konteks inilah, Prabowo mengungkapkan adanya kritik yang menyebut dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa ia telah mengoreksi anggapan tersebut dengan memanggil para ahli hukum untuk memahami batasan kepemimpinan yang otoriter. “Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo.
