Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirajuda, mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, badan tersebut masih berada dalam tahap awal dan memerlukan pemahaman yang utuh.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasan Wirajuda dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (04/03/2026). Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu, menurut Hasan, telah memberikan banyak informasi mengenai berbagai aspek politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait upaya penyelesaian konflik Palestina di Gaza.
Informasi Mendalam Mengenai Board of Peace
Hasan Wirajuda menjelaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan tujuan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia tidak serta-merta, melainkan melalui dua tahap konsultasi intensif dengan negara-negara mayoritas Islam.
“Kami mendapat banyak informasi mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita. Utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya,” ujar Hasan.
Konsultasi pertama dilakukan di sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, konsultasi lanjutan melibatkan tujuh negara Islam lainnya sebelum keputusan final untuk bergabung diambil.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” jelasnya.
Peran Penyeimbang Delapan Negara Islam
Hasan Wirajuda menekankan pentingnya peran delapan negara Islam dalam Board of Peace sebagai kekuatan penyeimbang. Hal ini penting untuk mengimbangi potensi pengaruh besar yang mungkin dimiliki oleh Donald Trump dalam pengambilan keputusan badan tersebut.
“Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” tuturnya.
Kontribusi Dana untuk Bantuan Nyata
Menanggapi polemik mengenai kontribusi dana, Hasan Wirajuda menyatakan bahwa belum ada keputusan final mengenai waktu dan besaran sumbangan. Namun, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut akan diarahkan sebagai bentuk bantuan nyata bagi rakyat Palestina di Gaza.
“Yang kedua adalah dalam kaitan dengan kontribusi kita, yaitu juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang bahwa ‘kok kita ikut menyumbangkan dana sebesar itu?’. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina,” paparnya.
Proses di Luar Kerangka PBB dan Kedaulatan Indonesia
Terkait kritik bahwa Board of Peace dibentuk di luar kerangka PBB, Hasan Wirajuda memberikan contoh sejarah penyelesaian konflik internasional yang juga berlangsung di luar forum resmi PBB namun tetap menghasilkan kesepakatan penting.
Ia mengutip pengalaman Indonesia dalam perundingan dengan Belanda pada tahun 1949, di mana Amerika Serikat berperan menekan Belanda untuk berunding. Selain itu, ia juga menyebut proses perjuangan pengembalian Irian Barat yang dimediasi oleh Amerika Serikat di bawah Presiden John F. Kennedy.
“Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun ’49 itu sesungguhnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMB dengan menekan Belanda, kalau-kalau tidak Belanda mau berunding maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut,” ungkapnya.
“Juga kita mengalami pada masa kita berjuang untuk pengembalian Irian Barat. Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Ellsworth Bunker, berunding di Virginia menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan tentunya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa Indonesia tetap memegang kedaulatan penuh untuk menentukan kelanjutan keterlibatannya di Board of Peace. Evaluasi akan didasarkan pada perkembangan dan kesesuaian dengan tujuan utama, yaitu membantu rakyat Palestina.
“Yang lainnya adalah bahwa kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak tergantung pada bagaimana proses ini nanti perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” tegasnya.
Apresiasi Jeda Konflik dan Akses Kemanusiaan
Hasan Wirajuda menambahkan bahwa inisiatif pembentukan Board of Peace setidaknya telah berkontribusi pada jeda konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk terbukanya kembali jalur perbatasan Rafah.
“Dan proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh. Nah tadi pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” tutupnya.
