Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyambut baik gagasan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di Ibu Kota. Namun, Ali menekankan bahwa konsep ini bukanlah satu-satunya jawaban atas persoalan klasik Jakarta.
Hunian Vertikal sebagai Keniscayaan Kota Besar
Menurut Ali, ide hunian bertingkat sangat relevan dan realistis untuk menjawab tantangan Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, hingga kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih. Ia berpendapat bahwa implementasi hunian vertikal harus terintegrasi dengan penataan ruang, transportasi publik, pengendalian air, dan standar keselamatan bangunan yang ketat.
“Secara prinsip saya setuju dengan arah pemikiran Pak JK. Kota besar seperti Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan hunian horizontal yang menyebar dan tidak terkendali. Hunian bertingkat adalah merupakan sebuah keniscayaan,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Ali mencontohkan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Jepang yang telah membuktikan efektivitas hunian vertikal jika dirancang dengan matang. Ia menegaskan bahwa konsep ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus menjadi satu paket dengan sistem transportasi publik, pengendalian lingkungan, penanganan banjir, serta didukung regulasi yang kuat.
Potensi Mengurangi Banjir dan Kemacetan
Lebih lanjut, Ali memaparkan potensi hunian vertikal dalam mengurangi banjir. Dengan mengurangi permukiman di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir, lahan dapat dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau, kolam retensi, taman resapan, dan infrastruktur pengendali air.
“Namun perlu diingat, bahwa banjir di Jakarta juga dipengaruhi oleh penurunan muka tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Karena itu, hunian bertingkat harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan penggunaan air tanah,” tegasnya.
Ali menambahkan, “Sebab kalau hanya membangun hunian vertikal atau bertingkat tanpa sistem pengendalian air, maka banjir tetap akan terjadi. Oleh sebab itu pendekatannya harus menyeluruh.”
Dari sisi kemacetan, hunian vertikal dinilai sangat potensial menekan pergerakan kendaraan pribadi, terutama jika dibangun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini mensyaratkan hunian berlokasi dekat dengan simpul transportasi massal dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat kerja dan area publik.
“Jadi kalau masyarakat Jakarta tinggal di dekat transportasi publik, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan seperti mobil dan motor tentu berkurang,” jelas Ali.
Keamanan dan Keterjangkauan Hunian Vertikal
Menanggapi kekhawatiran mengenai bahaya kebakaran pada hunian bertingkat, Ali memastikan bahwa dengan standar yang benar, bangunan vertikal bisa lebih aman dibandingkan permukiman horizontal yang padat.
“Justru dengan standar yang benar, hunian bertingkat bisa lebih aman. Syaratnya antara lain pemasangan sprinkler otomatis, adanya sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi yang jelas, adanya tangga darurat, serta inspeksi dan simulasi evakuasi rutin,” katanya.
Ia menekankan, “Yang berbahaya bukan gedung tingginya, tapi kalau dibangun secara asal-asalan dan tidak diawasi serta tidak sesuai kualitas.”
Namun, Ali juga mengingatkan pentingnya memperhatikan keterjangkauan harga, kualitas hidup, dan keadilan sosial dalam pembangunan hunian vertikal agar tidak menciptakan permukiman padat yang tidak layak huni.
“Sebab hunian vertikal adalah masa depan Jakarta. Tapi harus dirancang sebagai solusi kota, bukan sekadar menumpuk bangunan. Jika dijalankan dengan benar, konsep ini bisa membantu Jakarta menjadi lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan,” tutup Ali.
Gagasan Awal Jusuf Kalla
Usulan pembangunan hunian bertingkat ini sebelumnya disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. JK menyatakan bahwa konsep hidup bertingkat adalah keniscayaan bagi Jakarta di masa depan.
“Kalau Jakarta ingin bersih, ingin tidak banjir, ingin tidak macet, hidup bertingkat, rumah tingkatan,” kata JK usai kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
JK menambahkan, “Jadi bagi, minta maaf, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di rumah-rumah itu kita hargai. Tapi masa depan harus bertingkat,” ucapnya.
