Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi menggelar demonstrasi menutup Jalan Ahmad Yani, memprotes kebijakan operasional Bus Trans Bekasi Keres (Beken). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan agar angkot di Kota Bekasi dimodernisasi secara massal, meniru konsep Jak Lingko di DKI Jakarta.
Modernisasi Angkot dengan Fasilitas dan Subsidi
Hary menjelaskan, modernisasi angkot akan mencakup pembaruan fasilitas, seperti penggunaan AC, dan pemberian gaji kepada sopir. Skema ini serupa dengan yang diterapkan pada Jak Lingko dan Warawiri di Surabaya. “Merekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan modernisasi transportasi massal, yaitu angkutan kota menjadi lebih modern, kita punya contohnya ada di Jak Lingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri,” kata Hary kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Selain fasilitas, Pemkot Bekasi juga diharapkan memberikan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional angkot yang dimodernisasi. “Selanjutnya adalah sopirnya kita gaji, seperti halnya Jak Lingko dan Warawiri, sehingga mereka lebih terfasilitasi,” terangnya.
Ia meyakini, masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum yang nyaman. Angkot yang telah dimodernisasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder atau pengumpan bagi bus-bus yang beroperasi di Kota Bekasi.
Tarif Angkot Berbeda dengan Jak Lingko
Meskipun mengadopsi skema modernisasi, Hary menegaskan bahwa tarif angkot di Kota Bekasi tidak bisa digratiskan seperti Jak Lingko. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kapasitas APBD antara Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple,” tuturnya.
DPRD Tak Dilibatkan dalam Peluncuran Trans Beken
Hary juga menyayangkan ketidakterlibatan DPRD Kota Bekasi, sopir angkot, dan Organda dalam sosialisasi serta perencanaan peluncuran Bus Trans Beken. Ia menduga, demonstrasi yang terjadi merupakan akibat dari perasaan sopir angkot yang merasa dianaktirikan karena tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka (sopir angkot) menuntut,” tutur Hary.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri dari sopir angkot berbagai trayek (K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, dan K-30) melakukan aksi parkir dan penutupan sebagian Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis (12/2). Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas di pusat Kota Bekasi tersendat.
