Berita7 — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keprihatinan atas masih terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, terlebih setelah adanya program retret yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Tito menanggapi penangkapan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya,” ujar Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Meskipun demikian, Tito menekankan bahwa integritas pada akhirnya kembali kepada masing-masing individu kepala daerah. Ia berharap temuan KPK ini dapat menjadi momentum introspeksi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini,” katanya.

“Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2025, sebanyak 15 kepala daerah telah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Dari jumlah tersebut, setidaknya enam di antaranya, yang terdiri dari empat bupati dan dua wali kota, telah ditangkap pada awal tahun 2026.

Penangkapan terbaru melibatkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang saat ini tengah dalam proses penerbangan menuju Jakarta. Selain LAZ, beberapa orang lainnya juga turut diamankan dan diterbangkan dari Lombok Barat ke Jakarta.