Demonstrasi yang berujung kericuhan terjadi di bagian barat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Salah satu tuntutan utama warga adalah pembangunan jalur khusus untuk kendaraan tambang. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pembebasan lahan untuk jalur tambang tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026.
Anggaran Pembebasan Lahan Jalur Tambang
“Pembebasan lahan jalur tambang telah dianggarkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2026,” ujar Rudy Susmanto dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memisahkan jalur kendaraan tambang dengan masyarakat umum di wilayah barat Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan, ketenangan, dan kenyamanan warga.
“Pembebasan lahan jalur khusus tambang akan segera dilakukan sebagai solusi nyata dan berkelanjutan. Seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan,” ungkap Rudy.
Spesifikasi dan Upaya Dialog
Jalur tambang yang direncanakan akan memiliki panjang 13 kilometer, membentang dari Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin. Bupati Rudy Susmanto terus berupaya membuka dialog dengan masyarakat dan pelaku usaha tambang untuk mencapai solusi yang dapat memfasilitasi semua pihak.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” jelasnya.
Kericuhan di Kantor Kecamatan Cigudeg
Sebelumnya, aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Cigudeg berujung ricuh. Massa yang berdemo dilaporkan melakukan perusakan terhadap kantor pemerintahan tersebut dan memblokir jalan.
