Berita7 — Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait perbaikan data penerima manfaat Program Makanan Bergizi (MBG). Presiden Prabowo memberikan tenggat waktu 30 hari sejak perintah tersebut dikeluarkan dalam rapat terbatas pada Rabu, 15 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara spesifik meminta BGN untuk melakukan validasi ulang terhadap data penerima manfaat program tersebut. Sebelumnya, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, telah melaporkan kepada presiden bahwa BGN akan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas dalam program MBG di tahun 2026.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, ‘mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.’ Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Arumsari menambahkan bahwa pihaknya tengah merancang strategi untuk mengoptimalkan penyaluran MBG, salah satunya melalui validasi data dan jumlah penerima manfaat yang akurat. “Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Arumsari kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Selain itu, BGN juga sedang mengevaluasi skema insentif bagi Sarana Penyuluhan dan Pelayanan Gizi (SPPG). Arum menyatakan bahwa skema insentif tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing SPPG dalam menjangkau penerima manfaat, karena tidak lagi bisa disamaratakan.
“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” kata Arum. Ia melanjutkan, “Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan.”
Ikuti Berita7
