Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya penguatan competitive intelligence sebagai agenda prioritas dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyatakan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya kritik publik terhadap tata kelola perusahaan, reputasi BUMN menjadi faktor penentu keberlanjutan bisnis sekaligus legitimasi sosialnya sebagai pengelola aset negara.
Reputasi BUMN Cermin Kepercayaan Rakyat
“Reputasi BUMN adalah cermin kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika reputasi terganggu, dampaknya bisa meluas pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi sosial perusahaan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026). Ia menambahkan, “Karena itu, BUMN harus memiliki sistem competitive intelligence yang mampu membaca sentimen publik secara cepat dan akurat.”
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktor Ilmu Manajemen Saut Situmorang di Universitas Persada Indonesia Y.A.I., Rabu (18/2). Saut berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul ‘Pengaruh Competitive Intelligence, Organisasi Pembelajaran dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasional dan Implikasinya Pada Kinerja Karyawan PT Telkom’ dengan predikat sangat memuaskan.
Pelajaran dari Kasus Pertamina
Bamsoet menjelaskan bahwa reputasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan. Kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 285 triliun, menjadi pelajaran berharga mengenai bagaimana krisis tata kelola dapat langsung berdampak pada persepsi publik. Di ruang digital, isu tersebut memicu gelombang kritik luas dan mempengaruhi citra korporasi secara signifikan.
“Kasus-kasus besar yang muncul harus menjadi peringatan keras. Jangan menunggu krisis membesar baru bergerak,” kata Ketua DPR RI ke-20 tersebut. Ia melanjutkan, “Dengan competitive intelligence, perusahaan bisa mendeteksi potensi isu sejak dini, memahami pola pemberitaan, serta menyiapkan respons berbasis data sebelum opini publik terbentuk liar.”
Competitive Intelligence Lebih dari Sekadar Memantau Pesaing
Bamsoet menguraikan bahwa competitive intelligence dalam konteks BUMN bukan sekadar memantau pesaing bisnis. Konsep ini mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, serta pengukuran efektivitas komunikasi perusahaan. Survei PERHUMAS Indicators menunjukkan tingkat inovasi BUMN dinilai publik berada di bawah sektor swasta, dengan angka 69% berbanding 75,5%. Angka ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam membangun citra sebagai korporasi yang adaptif dan modern.
“Reputasi tidak dibangun melalui kerja sesaat. Reputasi tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, serta keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Transformasi Digital dan Komunikasi Publik
Bamsoet menambahkan bahwa transformasi digital BUMN harus diiringi dengan transformasi komunikasi publik. Di era ketika lebih dari 210 juta penduduk Indonesia terhubung dengan internet dan media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini, setiap kebijakan korporasi dapat langsung diuji oleh publik. BUMN yang mampu memanfaatkan analisis sentimen digital, media monitoring, dan pemetaan opini publik akan lebih siap menjaga stabilitas reputasinya.
“BUMN mengelola aset rakyat dan memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, membangun reputasi melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data adalah keharusan,” jelas Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) tersebut. Ia menyimpulkan, “Dengan competitive intelligence yang kuat, BUMN akan lebih tangguh menghadapi krisis dan semakin dipercaya masyarakat.”
Sidang promosi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Mantan Komisioner KPK Basaria Panjaitan, serta Mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Laode Muhammad Syarif.
