Berita7 — Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa sejarah berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak dikelola dengan baik hampir selalu berujung pada peningkatan ketegangan sosial dan instabilitas politik. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi dan pangan, serta tekanan fiskal dengan memperkuat daya tahan nasional sejak dini.

Meskipun Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan sekitar lima persen dan inflasi terkendali, tantangan seperti pelemahan daya beli, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, dan tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi yang terukur. Hal ini penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah politik dan keamanan yang lebih luas.

“Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/26).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang bertema “Mitigasi Krisis Ekonomi – Mencegah Potensi Instabilitas Politik”. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh senior SOKSI, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Utoyo Usman, Ketua Dewan Pakar Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pembina Ahmadi Noor Supit, dan Ketua Dewan Pertimbangan Thomas Suyatno.

Bamsoet menjelaskan bahwa lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan tentang ketidakpastian tinggi dalam ekonomi global akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Dalam kondisi ini, setiap negara harus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Indonesia memiliki peluang besar berkat bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok global.

Namun, peluang tersebut hanya akan bermanfaat jika dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. “Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial,” kata Bamsoet.

Ia mengingatkan pengalaman krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang memicu perubahan politik besar di Indonesia. Fenomena serupa terlihat di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan dan demonstrasi besar yang berujung pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.

“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” tegas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan bahwa strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah ini sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila.

“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh,” papar Bamsoet.

Menghadapi tantangan ekonomi era digital, Bamsoet juga menyoroti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, dan eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.

“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” pungkas Bamsoet.