Berita7.co.id — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengimbau kader Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) aktif memberi masukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).

Bahlil menegaskan dukungan politik sebagai partai pengusung mesti diterjemahkan dalam bentuk pengawalan program pemerintah, termasuk kritik dan koreksi yang konstruktif. Menurutnya, proses pengawalan tak lepas dari dinamika yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan.

“Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya,” kata Bahlil.

Ia meminta kader yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berperan membantu menyelesaikan persoalan daerah melalui koreksi dan masukan yang membangun.

“Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna,” ujar Bahlil.

Bahlil mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai inisiatif bermotif mulia yang menurutnya masih membutuhkan evaluasi agar pelaksanaannya menjadi lebih baik.

“MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus,” tutur Bahlil.

Ia menekankan bahwa memberi koreksi merupakan bagian dari dukungan politik kepada pemerintah. Dalam arahan fraksi, Bahlil menegaskan semua menteri—termasuk yang berasal dari kader Golkar—memiliki kewajiban memberikan masukan.

“Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan,” tambahnya.

Bahlil menegaskan peran parlemen sebagai fungsi kontrol penting dalam mengawasi kinerja menteri serta memastikan perbaikan program ke depan. Ia juga mengingatkan agar kader bersikap adil dengan mengapresiasi program yang berjalan baik.

“Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua,” pungkasnya.