Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan penyisiran atau sweeping ke rumah makan selama bulan Ramadan. Kebijakan ini disambut baik oleh warga Manggarai, Jakarta Selatan, yang menilai pentingnya toleransi antarumat beragama.
Toleransi dan Kerukunan Warga
Epi (50), seorang warga Manggarai, menyatakan dukungannya terhadap larangan tersebut. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki keyakinan masing-masing dan kerukunan antarwarga harus dijaga. “Bagusnya begitu ya. Soalnya namanya orang kan ada yang nggak puasa, laper. Tapi kalau ini mah toleransi aja,” ujar Epi saat ditemui di kawasan Manggarai, Selasa (17/2/2026).
Menurut Epi, suasana Ramadan di Manggarai tetap khidmat. Banyak rumah makan memilih untuk buka sore hari menjelang waktu berbuka puasa, menyediakan menu takjil. Ia mengaku tidak pernah menyaksikan adanya aksi sweeping oleh ormas di wilayahnya. “Paling entar habis asar baru rame yang jualan. Sampai pas buka puasa. Tapi kalau dagang siang-siang nggak ada, jarang. Emang kita mah mengikuti. Jadi biar pake sweeping nggak kena, orang emang nggak dagang. Jadi emang Ashar dagangnya,” jelas Epi.
Pendapat serupa disampaikan oleh Hasan (51), warga lainnya. Ia setuju dengan pelarangan sweeping oleh ormas, namun juga menyarankan agar pemilik rumah makan baru membuka usahanya sore menjelang Magrib. “Kalau saya sih bagus ya larangan nggak boleh sweeping. Tapi kalau itu dulu, ditutup dulu ya bisa, nanti sore gitu buka jelang magrib. Tapi kembali lagi silakan, itu hak masing-masing mungkin. Kalau saya mah lebih netral saja,” ujar Hasan.
Hasan menambahkan bahwa Jakarta memiliki latar belakang warga yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya Pemprov DKI Jakarta menurutnya merupakan bagian dari upaya saling menghormati. “Kalau untuk Jakarta sih sebetulnya hal yang biasa sih kalau untuk antara yang puasa, yang nggak puasa. Sebetulnya tidak masalah, tidak ngaruh. Jakarta kan majemuk ya,” ungkapnya.
Perspektif Pemilik Usaha
Eneng (31), seorang pemilik warung makan dan kopi di Manggarai, juga menyambut baik larangan sweeping ormas. Ia beralasan bahwa tidak semua orang menjalankan ibadah puasa, termasuk non-Muslim yang juga membutuhkan makanan. “Ya bagus, karena gak semua orang puasa. Maksudnya ada banyak orang gak Islam, terus kan gak puasa. Mereka juga butuh makan ya,” kata Eneng.
Meskipun demikian, Eneng menyebutkan bahwa warungnya akan tetap ditutup setengah agar tidak terlihat langsung dari luar sebagai bentuk saling menghormati bagi yang menjalankan puasa. “Iya pasti. Paling nanti kita saling hormatin aja. Besok kita paling kasih tutupan setengah, biar orang tahu juga kita buka, yang mau makan silakan,” kata Eneng.
Penegasan Gubernur DKI Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia meminta seluruh pihak untuk menjaga suasana damai dan rukun saat memasuki bulan suci tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, penyambutan Ramadan seharusnya dilakukan dengan kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Pramono menjelaskan bahwa rangkaian perayaan di Jakarta saat ini masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, suasana kota akan beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib. Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut. “Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
