Senin, 09 Februari 2026, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan pemerintah untuk membahas perbaikan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ini diselenggarakan di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perbaikan Ekosistem Jaminan Sosial Kesehatan
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi dan memperbaiki ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Fokus perbaikan adalah pada program BPJS Kesehatan PBI JK, yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat terkait program tersebut. Ia menekankan pentingnya BPJS Kesehatan PBI sebagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa biaya.
“PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu, berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Namun, Dasco juga menyoroti bahwa tidak semua masyarakat berhak menerima program ini, melainkan hanya mereka yang tergolong miskin atau rentan miskin. “Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” tambahnya.
Oleh karena itu, perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menjadi krusial untuk memitigasi potensi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI. “Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” imbuh Dasco.
Peserta Rapat
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari kedua lembaga:
- Wakil Ketua DPR RI: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa.
- Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin.
- Menteri Sosial: Saifullah Yusuf.
- Menteri PPN/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy.
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti.
- Direktur Utama BPJS Kesehatan: Ali Gufron Mukti.
- Ketua Komisi VIII DPR: Marwan Dasopang.
- Wakil Ketua Komisi IX DPR: Yahya Zaini.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program BPJS Kesehatan PBI JK bagi masyarakat yang membutuhkan.
