JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Purwadi Arianto, meninjau langsung upaya pemulihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara. Kementerian PANRB memfokuskan intervensi pada aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, reformulasi standar layanan, serta penyelamatan arsip yang terdampak bencana.
Fokus Pemulihan dan Dukungan
“Kunjungan kami ke Sumatra Utara hari ini untuk memastikan sudah sejauh mana penyelenggaraan pemerintah itu berjalan. Kemudian untuk melakukan penginventarisan bentuk dukungan sarana dan prasana apa saja yang harus segera dipenuhi sehingga daerah-daerah terdampak bisa menyelenggarakan pemerintah,” ujar Purwadi dalam keterangannya, Senin (23/2/2026). Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan.
Dalam aspek pelayanan publik, Purwadi menjelaskan fokus yang dikerjakan saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana pelayanan. Upaya ini meliputi penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan, serta pemulihan sistem pendukung seperti listrik, komunikasi, dan air bersih agar layanan dasar dapat segera diakses kembali oleh masyarakat.
Digitalisasi sebagai Solusi Bencana
Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga mengatur kembali fungsi layanan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan SOP, serta melakukan penataan sementara pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.
Purwadi menekankan bahwa kondisi pascabencana dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses digitalisasi layanan publik di seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. “Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut berhenti karena sarana prasarana yang rusak. Proses pemulihan sarana dan prasarana fisik tentu memerlukan waktu yang lama, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” ungkapnya.
Respons Gubernur Sumut
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut baik dorongan digitalisasi pelayanan publik. Ia mengatakan digitalisasi memiliki andil besar dalam memastikan percepatan layanan di masa tanggap darurat. Bobby memastikan bahwa aktivitas pelayanan publik saat ini telah aktif di semua kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan.
“Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk di wilayah lainnya, kami terus melakukan semua upaya termasuk menurunkan personel dengan maksimal untuk membantu masyarakat,” pungkasnya.
