Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Upaya ini krusial untuk menjamin kelancaran pemeriksaan dan mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan serta akuntabel.
Perkuat Sinergi untuk Kesejahteraan Masyarakat
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026). Pernyataan ini disampaikan Ribka saat menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali. Ia memandang pemeriksaan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara BPK, Kemendagri, dan Pemda demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.
Ribka juga mengimbau para kepala daerah untuk menunjukkan sikap kooperatif, transparan, dan komunikatif selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
Integrasi Data Melalui SIPD Jadi Kunci Transparansi
Lebih lanjut, Ribka menegaskan urgensi integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut data yang ada, dari total 546 Pemda di Indonesia, sebanyak 524 daerah telah berhasil mengimplementasikan SIPD. Sementara itu, sisa daerah lainnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait konektivitas jaringan dan infrastruktur pendukung.
“Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi; Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi; serta sejumlah gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur dari wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.
