Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mentransformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat.
Dorongan Presiden untuk Percepatan Ekonomi Perbatasan
Ribka Haluk menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembangunan di kawasan perbatasan disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi. “Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, pada hari yang sama. Ia menjelaskan bahwa pembangunan PLBN harus disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, sejalan dengan arahan Presiden.
Koordinasi Tiga Menteri untuk Optimalisasi Pembangunan PLBN
Presiden Prabowo Subianto secara khusus menugaskan tiga menteri untuk berkoordinasi mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun di daerah perbatasan lainnya. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan RI, dan Menteri PPN/Bappenas RI, yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
Momentum Strategis Integrasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Ribka Haluk menekankan bahwa kunker Komisi II DPR RI ini merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua yang merupakan daerah otonomi khusus. Kolaborasi antara Kemendagri dan pimpinan DPR RI dinilai penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat, mengingat kawasan ini adalah beranda terdepan negara.
Ia berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi pemerintah daerah (Pemda), memberikan ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.
Peninjauan Langsung Infrastruktur Pendukung
Usai pertemuan, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, jajaran Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.
