JAKARTA, 20 Januari 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi guna mendukung penyusunan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045.
IPDN sebagai Pusat Pengembangan Riset Pemda
Ribka Haluk menyatakan bahwa IPDN memiliki peran krusial sebagai lembaga yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka usai acara Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kantor BRIN, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan aparatur pemerintahan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Untuk itu, penguatan kerja sama strategis antara IPDN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangatlah penting.
“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sinergi BRIN dan Kementerian Dalam Negeri
Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan untuk menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Arif menambahkan, BRIN diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan akan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta pihak terkait lainnya.
