Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang terkait penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan.
Sawit Bukan Satu-satunya Pilihan
Dalam konteks ketahanan pangan, Ribka menjelaskan bahwa kelapa sawit memang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa kelapa sawit bukanlah satu-satunya pilihan yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah (Pemda).
“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Pernyataan ini merujuk pada pertemuan antara Presiden, jajaran menteri, serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong Pemda untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai upaya percepatan pembangunan di Papua.
Beragam Komoditas untuk Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, Ribka memaparkan bahwa terdapat berbagai pilihan komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan di Papua. Pilihan tersebut meliputi pengembangan sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa beragam komoditas ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.
“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota atau kepala daerah harus tanam ini-ini, tidak. Bapak Presiden menyampaikan itu supaya membuka wawasan, ada pemahaman yang sama mengenai program pemerintah pusat. Jadi tujuan dari Bapak Presiden adalah menyarankan para kepala daerah itu untuk lebih memperhatikan, lebih khusus pada program ketahanan pangan,” papar Ribka.
Percepatan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur
Ribka menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua mengingat besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan tingkat pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di Papua dengan daerah lain.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur dasar.
Ribka menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menekan tingginya biaya transportasi di Papua. Dengan infrastruktur dan ketahanan pangan yang memadai, ia berharap ketergantungan pasokan dari luar wilayah berkurang sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien.
“Pada saat itu Presiden menyampaikan, ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain semuanya sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya cost transportasi,” jelasnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Ribka mengungkapkan bahwa arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional.
Untuk itu, Pemda di Tanah Papua didorong untuk memastikan masyarakatnya memiliki akses memadai terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan sumber penghidupan yang layak.
“Semua masyarakat di Papua itu harus sejahtera, harus punya persediaan pangan, misalnya, tidak ada kekurangan makan, minum. Apalagi anak sekolah, harus punya persiapan keuangan untuk membayar biaya sekolah, adapun pemerintah daerah juga harus melakukan dukungan terobosan kebijakan, misalnya program pemerintah di Papua untuk pembebasan biaya sekolah dan lain-lain,” tutupnya.
