Pontianak – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan peran krusial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong perekonomian daerah. Upaya ini merupakan bagian integral dari pencapaian target pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita Menjadi Panduan Pembangunan
Wiyagus menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan. Agenda ini mencakup target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan program makan bergizi gratis.
“Untuk mencapai target nasional yang telah dicanangkan Presiden ini diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Pengawasan BUMD di Kalimantan Barat
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat Rapat Bersama Anggota Komisi II DPR RI yang fokus pada Pengawasan terhadap BUMD dan Bank Daerah serta Implementasi Layanan Pertahanan Elektronik di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bank Kalbar, Kota Pontianak, ini menggarisbawahi pentingnya peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan BUMD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Manfaat dan Strategi Pengelolaan BUMD
Wiyagus memaparkan bahwa pendirian BUMD memiliki tujuan ganda: memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, BUMD diharapkan mampu menghasilkan laba yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Wiyagus menekankan perlunya strategi pengelolaan BUMD yang berkelanjutan. Strategi ini meliputi:
- Memastikan posisi keuangan BUMD yang sehat.
- Mendorong inovasi dan kemampuan menangkap peluang usaha.
- Menjalankan visi strategis pemerintah daerah.
- Memperkuat pelayanan publik.
Lebih lanjut, BUMD didorong untuk fokus pada potensi unggulan daerah, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan digitalisasi, serta memperluas jejaring kerja sama dan investasi yang saling menguntungkan.
Peran Strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Wiyagus juga menyoroti peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu jenis BUMD yang vital. BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian, mendistribusikan pembiayaan, serta menjalankan kontrol moneter bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM.
Penguatan peran BPD perlu dilakukan melalui peningkatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.
Apresiasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Di akhir paparannya, Wiyagus mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam penguatan tata kelola BUMD. Kebijakan penambahan penyertaan modal secara bertahap dan diversifikasi usaha dinilai sebagai bukti komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel.
“Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel,” tutupnya.
