Berita7 — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menjalankan sejumlah program sebagai wujud nyata perhatian Presiden Prabowo terhadap seluruh pekerja di Indonesia.

Prinsip utama yang diusung dalam pemerintahan saat ini adalah kolaborasi dan solidaritas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Wamenaker menyoroti pentingnya dialog sosial yang aktif sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan setiap sengketa ketenagakerjaan. “Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan pekerja. Tantangan seperti isu PHK, perlindungan bagi pekerja platform digital, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah amanah yang harus kita jalankan bersama melalui ruang dialog yang transparan, agar memberikan manfaat adil bagi pekerja dan dunia usaha,” ujar Afriansyah Noor dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, Kemnaker menggencarkan langkah strategis yang tidak hanya melindungi buruh, tetapi juga menjaga keberlangsungan iklim investasi. Salah satu upaya tersebut adalah melalui revitalisasi regulasi, yaitu mendorong pembaruan aturan ketenagakerjaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta dinamika pasar global.

Selain itu, Kemnaker berupaya terus meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan vokasi dan magang guna menjembatani kesenjangan keterampilan (link and match). Hal ini diharapkan dapat memberikan daya saing yang tinggi dan posisi tawar yang kuat bagi para buruh. Peningkatan kompetensi ini juga mencakup perlindungan kelompok rentan dengan memberikan afirmasi khusus bagi pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, hingga sektor rumah tangga yang selama ini belum terjamah regulasi secara maksimal.

Wamenaker juga menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penengah yang adil sambil memastikan upah yang layak. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan bagi pengusaha agar beban operasional di tengah tekanan ekonomi global tetap terjaga demi mencegah terjadinya PHK massal.

Peran Legislatif dalam Mengawal Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan regulasi yang berpihak pada buruh, Afriansyah Noor menyoroti peran sentral pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, komunikasi yang intensif antara pemerintah selaku eksekutif dengan DPR selaku legislatif merupakan fondasi krusial agar setiap kebijakan ketenagakerjaan mendapatkan dukungan penuh secara politik dan hukum. “Sinergi pemerintah dengan pimpinan DPR RI, terutama Bapak Sufmi Dasco Ahmad, sangatlah vital. Beliau senantiasa memberikan atensi besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Dukungan dan arahan beliau di legislatif sangat membantu kami dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang kita godok tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan nyata bagi buruh di lapangan,” ungkapnya.

Afriansyah Noor menambahkan bahwa keterlibatan aktif Pimpinan DPR RI menjadi jembatan efektif dalam menampung aspirasi serikat pekerja yang disampaikan melalui kanal-kanal legislatif, sehingga tercipta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil para pekerja di tanah air. Keberhasilan program ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diukur dari dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh buruh dan keluarganya. Ia memastikan Kemnaker akan terus berbenah, mendengar aspirasi serikat buruh, dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.

“Dengan kerja sama yang erat dan penuh tanggung jawab, program-program Kemnaker akan terlaksana secara efektif. Kita ingin menciptakan iklim kerja yang harmonis di mana buruh sejahtera dan industri terus tumbuh maju,” pungkasnya.