BANDA ACEH – Suasana Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (30/12/2025) diwarnai teguran ringan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta para kepala daerah untuk tidak lagi mengawali pidato mereka dengan sapaan ‘Yang Terhormat’ demi efisiensi waktu.
Momen Teguran di Tengah Rapat
Rapat yang dihadiri pimpinan DPR, sejumlah menteri, perwakilan TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), serta para kepala daerah setempat itu, awalnya berjalan sesuai agenda. Setelah pembukaan oleh Dasco dan sambutan dari Mualem, giliran para kepala daerah memaparkan kondisi wilayah masing-masing.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menjadi yang pertama menyampaikan laporannya. Ia memulai dengan menyapa peserta rapat menggunakan sebutan ‘Yang Terhormat’. Hal serupa juga dilakukan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.
Menyadari potensi waktu yang terbuang, Wakil Ketua DPR RI lainnya, Saan Mustopa, kemudian mengintervensi. Ia meminta agar sapaan tersebut tidak lagi diucapkan. “Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan.
Permintaan tersebut langsung diindahkan. Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang mendapat giliran berikutnya, langsung memberikan paparan tanpa menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’.
Tiga Poin Kesimpulan Rapat
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan utama, yang salah satunya adalah percepatan pemulihan bencana di Aceh.
Dasco berharap para menteri dapat segera berkoordinasi secara internal setibanya di Jakarta untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. “Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” jelas Dasco saat membacakan kesimpulan.
Poin kedua yang disepakati adalah penempatan seorang penanggung jawab utama (PIC) dari setiap lembaga di Aceh. Tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi dalam upaya percepatan pemulihan. “Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” terang Dasco.
Kesimpulan terakhir berfokus pada memaksimalkan percepatan pemulihan di daerah-daerah yang terdampak bencana dan memerlukan perhatian khusus. “Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” pungkas Dasco.
