Berita7 — Fenomena sepinya peminat sekolah dasar negeri (SDN) di berbagai daerah pada tahun ajaran mendatang menjadi alarm serius yang menuntut perbaikan segera pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) secara nasional. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan fundamental pada SPMB dengan mengedepankan analisis data terkini mengenai kesesuaian daya tampung dan potensi minat murid di setiap wilayah.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) menunjukkan adanya kontraksi jumlah siswa SD yang signifikan. Tercatat, jumlah siswa menurun dari 27,58 juta pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta pada tahun 2024. Ironisnya, jumlah unit sekolah dasar justru mengalami peningkatan, dari 61.566 pada tahun 2003 menjadi 72.470 pada tahun 2024. Kondisi ini menciptakan ketimpangan besar antara kapasitas sekolah dan jumlah siswa yang tersedia.

“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” tegas Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangannya pada Selasa (21/7/2026). Rerie, yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI, menekankan perlunya sistem penerimaan murid baru yang cerdas, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan.

“Penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial,” ujar Rerie, menggarisbawahi urgensi penyesuaian kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Situasi di berbagai daerah memperkuat urgensi ini. Di Ngawi, Jawa Timur, misalnya, dari 470 SDN yang ada, rata-rata hanya menerima 13-14 murid baru, bahkan satu sekolah dilaporkan nihil pendaftar. Di Kota Malang, Jawa Timur, tercatat 62 dari 195 SDN gagal memenuhi kuota, menyisakan 2.285 bangku kosong, yang setara dengan 27,46% dari total pagu. Di Bangli, Bali, tujuh SDN hanya terisi 3-6 murid. Bahkan di kota besar seperti Solo, Jawa Tengah, total terdapat 1.144 bangku kosong di jenjang SD.

Selain isu daya tampung, Rerie juga menyoroti pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih layanan pendidikan. Dalam satu dekade terakhir, jumlah siswa SDN mengalami penurunan dari 22,4 juta pada tahun 2016 menjadi 20,3 juta pada tahun 2022. Sebaliknya, jumlah siswa di SD swasta justru mengalami pertumbuhan dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta pada periode yang sama. “Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegasnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Rerie mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah mewujudkan peta jalan pendidikan yang berbasis data kependudukan akurat untuk menentukan letak dan kebutuhan sekolah. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.

“Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkas Rerie.