Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai pilar utama dalam mencapai ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan target net zero emission pada tahun 2060. Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam acara Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-carbon Future yang diselenggarakan oleh PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).
Menurut Eddy, seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan untuk memastikan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya sendiri, baik dari sumber domestik maupun internasional. “Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Ia menyoroti paradoks Indonesia sebagai negara kaya sumber daya namun masih menghadapi tantangan ketergantungan dan kerentanan pasokan energi. Oleh karena itu, Eddy mengingatkan bahwa program transisi energi Indonesia perlu mengakomodasi kebutuhan dan bauran energi dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan keandalan.
Dalam konteks ini, pengembangan energi nuklir dinilai sebagai salah satu pilihan sumber energi yang bersih dan andal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 memang telah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032 dan 2034 dengan total kapasitas 500 MW, yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW pada tahun 2040.
Namun, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa rencana ambisius ini memerlukan perencanaan matang dan regulasi ketat terkait keamanan dan keselamatan. “Rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat dari aspek keamanan dan keselamatan. Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Waketum PAN ini juga mengaitkan isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai faktor penting dalam menentukan teknologi yang akan digunakan untuk membangun PLTN di Indonesia. “Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Eddy Soeparno menambahkan bahwa di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer, Indonesia menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih. Ia mengajak semua pihak untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia dalam membangun kapasitas energi nuklirnya.
“Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkasnya.
