Berita7 — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, menyatakan siap memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

Akbar juga menyoroti rencana alokasi anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi mencapai sekitar Rp325 miliar, sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi di wilayah tersebut.

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 itu diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2025. Instruksi tersebut memuat kebijakan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Dokumen kebijakan itu ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi dan pemerintah daerah, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Akbar menegaskan bahwa sektor pertanian tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan sistem irigasi yang memadai. Ia menilai kondisi jaringan irigasi di berbagai daerah masih membutuhkan perhatian serius, baik untuk pembangunan baru maupun rehabilitasi saluran yang rusak.

“Ketersediaan air merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional khususnya didaerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya siap memfasilitasi dan mengawal usulan Instruksi Presiden agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan memiliki pedoman yang sama dalam mempercepat pembangunan irigasi,” ujar Akbar, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, keberadaan Inpres akan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program pembangunan irigasi tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu kebijakan nasional guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Akbar menyatakan irigasi sebagai infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada peningkatan indeks pertanaman, produktivitas lahan, efisiensi penggunaan air, serta keberlanjutan produksi pangan nasional. Karena itu, pembangunan irigasi perlu dipandang sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa.

Potensi Sulteng Jadi Lumbung Pangan

Lebih jauh, Akbar menilai Indonesia berpeluang menjadi lumbung pangan dunia apabila didukung infrastruktur pertanian yang memadai, termasuk jaringan irigasi yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Di Sulawesi Tengah Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersedia dengan baik sehingga petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan adalah bagian penting dari ketahanan nasional,” tegasnya.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Akbar menjelaskan ada rencana dukungan anggaran signifikan. Dari 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi itu, masing-masing kabupaten direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar untuk program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Dengan skema tersebut, 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berpotensi menerima total anggaran sekitar Rp325 miliar, di luar kemungkinan alokasi untuk Kota Palu apabila termasuk dalam cakupan program sesuai ketentuan pemerintah. Anggaran itu diharapkan dimanfaatkan untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, meningkatkan jaringan yang ada, serta mendukung pembukaan lahan pertanian produktif.

Akbar mengatakan percepatan pembangunan irigasi akan memberi efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan ekonomi nasional.

Untuk melengkapi proses kebijakan dan pelaksanaan, Akbar menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kementerian PUPR, pemerintah daerah, akademisi, organisasi petani, dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan yang komprehensif.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Pembangunan irigasi bukan hanya soal membangun saluran pint, tetapi membangun masa depan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kedaulatan bangsa. Semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini,” tutup Akbar.