Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyalurkan sebagian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kebijakan Vessel Monitoring System (VMS) sebagai bantuan bagi nelayan kecil. Usulan ini disampaikan Alex terkait besarnya pendapatan yang dihasilkan KKP dari penerapan VMS.
Dorongan Bantuan untuk Nelayan Kecil
Alex menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja yang membahas pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan 2026. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/2/2026) ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto.
Perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf, dan Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran.
“Output dari kebijakan VMS ini adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu, untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ujar Alex dalam rapat tersebut.
Mengenal Vessel Monitoring System (VMS)
VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan yang memanfaatkan teknologi satelit. Sistem ini wajib dipasang pada kapal-kapal yang memiliki izin dari pemerintah pusat, umumnya kapal berukuran di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang telah bermigrasi. Kegunaan utama VMS adalah untuk melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time.
Lebih lanjut, VMS juga berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pelayaran melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.
Realisasi Pemasangan VMS
Hingga April 2025, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 unit kapal yang mengantongi izin dari pemerintah pusat. Alex turut mengapresiasi Menteri KKP yang telah memberikan jaminan percepatan pemberian izin bagi pengusaha perikanan yang ingin memasang VMS.
“Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” ungkap Alex, yang juga menjabat sebagai ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Proyeksi Produksi Ikan Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan produksi ikan nasional untuk periode Januari hingga Maret 2026 akan mencapai 3,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi ikan budidaya sebesar 2,05 juta ton, yang didorong oleh optimalisasi masa panen, serta produksi ikan tangkap sebesar 1,52 juta ton. Produksi ikan tangkap ini tetap mempertimbangkan dinamika cuaca dan musim penangkapan.
