Berita7 — JAKARTA – Fenomena kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap biaya politik yang kerap dijadikan alasan para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Saan, setidaknya sudah ada 17 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. “Ini harus menjadi evaluasi,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026). Ia menambahkan bahwa evaluasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah.

Saan mengingatkan bahwa sistem demokrasi bisa terganggu jika fenomena ini terus berlanjut. “Nah, saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir,” tegasnya. Ia menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak semata-mata disebabkan oleh mahalnya biaya politik.

Lebih lanjut, Saan menekankan bahwa integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah juga menjadi faktor krusial. “Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa sih, kan gitu loh. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak memanfaatkan jabatan mereka sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, menurutnya, harus menjadi komitmen setiap kepala daerah. “Jadi jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Nah, kesadaran ini harus penting,” tuturnya.

Saan menambahkan, hal tersebut dapat dicapai dengan menjaga integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Jadi, clean and clear itu penting sekali,” imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa kepala daerah telah terjaring OTT KPK. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, yang diamankan bersama 18 orang lainnya. Lalu Ahmad telah dibawa ke Gedung KPK pada Senin (20/7) malam.