Berita7 — JAKARTA – Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang terkenal dengan ajang balap perahu ‘pacu jalur’, menghadapi berbagai kendala pembangunan, salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan. Dari total panjang jalan 1.588,906 km, sekitar 36,84% membutuhkan perhatian serius, termasuk di kawasan bekas transmigrasi.

Keluhan mengenai kondisi jalan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing, Muklisin, saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Jakarta, pada 21 Juli 2026.

“Jalan yang belum diaspal bila hujan hancur, bila panas berdebu. Untuk itu perlunya dukungan dan bantuan dari Kementrans,” ujar Muklisin dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (23/7/2026). Pemerintah kabupaten Kuansing menargetkan bantuan pembangunan jalan sepanjang 78,99 km pada tahun ini.

Viva Yoga menyambut baik kunjungan Muklisin beserta jajarannya. Ia menjelaskan bahwa dari 154 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan di seluruh Indonesia, Provinsi Riau baru memiliki satu kawasan di Kabupaten Bengkalis, yaitu Kawasan Transmigrasi Pulau Rupat. Sementara itu, Kuansing memiliki beberapa lokasi transmigrasi yang tersebar di Simandolak, Teluk Kuantan, Lipat Kain, dan Singingi, yang mencakup total 27 satuan pemukiman dengan 12.301 kepala keluarga.

Program transmigrasi yang dimulai pada era 1980-an ini diakui telah berhasil menciptakan kawasan pertumbuhan baru. Para transmigran beserta keturunannya kini telah menekuni berbagai profesi. Viva Yoga bahkan menyebutkan bahwa Bupati Muklisin sendiri merupakan anak transmigran.

Namun, Viva Yoga menjelaskan bahwa karena status lokasi transmigrasi di Kuansing sudah merupakan eks-transmigrasi (SP serah) dan telah berkembang, kewenangannya tidak lagi berada di Kementrans. Oleh karena itu, kementerian ini tidak dapat memberikan bantuan penganggaran langsung melalui APBN. Meskipun demikian, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementrans masih memiliki tanggung jawab historis.

Terkait keluhan infrastruktur jalan, Viva Yoga berjanji akan menyampaikannya dan merekomendasikan kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Apa yang disampaikan dalam pertemuan ini akan direkomendasikan ke KemenPU,” tegasnya.

Viva Yoga juga membandingkan pola kerja Kementrans saat ini dengan era Orde Baru. Dulu, Kementrans membangun semua aspek di kawasan transmigrasi secara mandiri, mulai dari infrastruktur fisik hingga mental. Kini, Kementrans lebih sering bersinergi dengan kementerian lain, seperti Kemen-PU untuk pembangunan infrastruktur fisik.

Sebagai solusi agar Kuansing dapat menerima bantuan langsung dari Kementrans, Viva Yoga menyarankan pemerintah kabupaten untuk mengajukan usulan kawasan transmigrasi baru. Ia menyebutkan banyak bupati yang melakukan hal serupa dan menganggap pengajuan kawasan transmigrasi baru sebagai solusi pembangunan daerah yang efektif.

Saran ini disambut baik oleh Bupati Kuansing. Ia melihat potensi pengajuan kawasan transmigrasi baru sebagai solusi untuk mengatasi masalah banjir Sungai Kuantan yang sering terjadi di beberapa wilayah, sehingga transmigrasi lokal dapat dilakukan. Namun, Viva Yoga mengingatkan bahwa lahan yang akan disediakan untuk kawasan transmigrasi baru harus memenuhi kriteria ‘clean, clear, dan free’ atau bebas dari sengketa.