Berita7 — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menekankan urgensi bagi Indonesia untuk segera mempercepat langkah menuju kemandirian energi. Hal ini penting agar negara tidak terus menerus bergantung pada impor energi yang sangat rentan terhadap gejolak politik dan ekonomi global.

Menurut Eddy, berbagai konflik dan ketegangan geopolitik yang terjadi belakangan ini telah membuktikan bahwa ketahanan energi merupakan komponen integral dari ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi DBS-CNBC Indonesia Morning Coffee yang bertema ‘Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Global: Tantangan, Potensi, dan Arah Kebijakan’. Diskusi ini diselenggarakan di Jakarta.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada energi impor. Kemandirian energi harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut stabilitas ekonomi, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Eddy pada Kamis (23/7/2026).

Ia menegaskan bahwa transisi energi harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tiga tujuan vital secara bersamaan. Pertama, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan pada impor. Kedua, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen, melalui penciptaan investasi baru, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja hijau.

“Ketiga, memenuhi komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon serta mempercepat dekarbonisasi menuju pembangunan berkelanjutan. Ketiga sasaran tersebut bukanlah agenda yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Waketum PAN ini memaparkan bahwa jalan menuju kemandirian energi harus ditempuh melalui percepatan transisi energi yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam nasional. Indonesia diberkahi dengan potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, meliputi tenaga surya, panas bumi, hidro, angin, hingga bioenergi. Kekayaan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Selain mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, Eddy menilai reformasi tata kelola sektor energi juga harus menjadi prioritas utama. Penyusunan neraca migas nasional yang akurat, perbaikan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), peningkatan kepastian investasi, serta penguatan perencanaan energi nasional sangat diperlukan. Langkah-langkah ini krusial agar sistem energi Indonesia menjadi lebih efisien, tangguh, dan mampu mengantisipasi berbagai risiko global.

“Ketahanan energi dibangun dengan menambah kapasitas produksi sekaligus membenahi tata kelola yang baik, kepastian regulasi, dan perencanaan jangka panjang agar Indonesia siap menghadapi berbagai tantangan global,” tutupnya.