Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, memberikan penjelasan terkait pembubaran aksi massa di Lhokseumawe, Aceh, yang videonya beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut telah mengedepankan langkah persuasif dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kronologi Pembubaran Massa
Menurut Freddy, prajurit TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa membubarkan massa karena ditemukan adanya pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta kepemilikan sepucuk pistol dan senjata tajam jenis rencong. “TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI,” kata Freddy, Sabtu (27/12/2025), dilansir Antara.
Dasar hukum pelarangan tersebut mengacu pada Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.
Aksi massa tersebut dilaporkan digelar pada Kamis (25/12) pagi dan berlanjut hingga Jumat dini hari di Kota Lhokseumawe. Sebagian massa terlihat mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM dan meneriakkan yel-yel. Tindakan ini dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, terutama di tengah upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
Menindaklanjuti laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Personel gabungan dari Korem 011/Lilawangsa dan Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi. Aparat TNI-Polri awalnya mengutamakan pendekatan persuasif dengan mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Namun, imbauan tersebut diabaikan, sehingga aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi situasi.
Penemuan Senjata Api dan Penyerahan ke Polisi
Dalam proses pembubaran, terjadi adu mulut. Saat pemeriksaan terhadap salah satu individu, ditemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magazen, dan senjata tajam. Individu tersebut segera diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Koordinator aksi demonstrasi kemudian menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan sepakat untuk berdamai dengan aparat. TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” ujar Freddy.
Ia menambahkan bahwa TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana. “TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
