Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, meninjau langsung kondisi lahan persawahan di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Sabtu (21/2/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat dampak banjir yang menyebabkan ribuan hektare sawah tertutup lumpur tebal.
Kerusakan Sawah Akibat Lumpur
Dalam kunjungannya, Tito Karnavian mengamati bahwa sekitar 1.500 hektare sawah milik masyarakat mengalami kerusakan berat. Lumpur tebal yang terbawa banjir menutupi lahan pertanian tersebut, dengan ketebalan bervariasi antara 50 sentimeter hingga 1 meter di beberapa titik. Sebelumnya, ketebalan lumpur dilaporkan lebih parah lagi. Selain itu, ribuan hektare lahan lainnya juga terdampak banjir dalam kategori ringan hingga sedang.
Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu sentra produksi pangan daerah dengan total luas lahan pertanian mencapai 8.800 hektare. Kerusakan yang terjadi pada lahan sawah ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap produksi padi jika tidak segera ditangani.
Pentingnya Dukungan Kementan
Menyikapi kondisi tersebut, Tito Karnavian menekankan urgensi dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat proses pemulihan lahan. Ia menyatakan keprihatinan terhadap nasib para petani yang terdampak.
“Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga,” ujar Tito dalam keterangannya pada Sabtu (21/2/2026).
Lebih lanjut, Tito berharap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dapat segera memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lahan sawah yang terdampak lumpur. Percepatan rehabilitasi dinilai krusial agar lahan tersebut dapat kembali difungsikan untuk aktivitas pertanian.
“Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera (terhadap kondisi lahan tersebut) untuk bisa kembali produktif,” harapnya.
Rombongan Peninjauan
Turut mendampingi Mendagri dalam peninjauan tersebut adalah Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
