Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbarunya yang menunjukkan mayoritas publik, tepatnya 66,1 persen, tidak setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar melalui DPRD. Penolakan paling keras datang dari kelompok Generasi Z.
Metodologi Survei
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error plus minus 2,9 persen dan dilaksanakan pada periode 10 hingga 19 Oktober 2025, dilengkapi dengan riset kualitatif.
Responden ditanyai mengenai persetujuan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya menunjukkan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penolakan Lintas Segmen
Ardian Sopa menambahkan bahwa penolakan terhadap usulan pilkada melalui DPRD ini terjadi di berbagai segmen masyarakat, baik lintas gender maupun wilayah. Mayoritas masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan sama-sama menolak wacana tersebut.
“Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD,” ujarnya.
Generasi Z Paling Keras Menolak
Penolakan paling signifikan datang dari Generasi Z, yaitu kelompok usia di bawah 27 tahun. Ardian memaparkan rincian penolakan berdasarkan generasi:
- Generasi Z (base 11,5%): 84,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (base 35,3%): 71,4% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (base 35,0%): 60,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (base 18,2%): 63,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Segmentasi pemilih partai politik juga menunjukkan penolakan terhadap usulan pilkada lewat DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), disusul PKB (67,5%), Prabowo Subianto (67,1%), PDIP (56,3%), dan Golkar (58,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” ungkap Ardian.
Hal serupa terlihat pada pemilih calon presiden (capres). Pemilih Anies Baswedan yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali sebesar 60,9 persen. Sementara itu, pemilih Ganjar Pranowo yang menolak sebesar 77,5 persen, dan pemilih Prabowo Subianto sebesar 67,1 persen.
Responden Puas Kinerja Pemerintah Tetap Menolak
LSI Denny JA juga mencatat bahwa baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas menolak usulan pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkas Ardian.
