Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Senin (19/1/2026) di Kejagung, Jakarta Selatan, Sudirman Said mengaku menghadapi berbagai hambatan saat berupaya membenahi mafia migas.
Dua Kali Menjabat, Dua Kali Menemui Kendala
Sudirman Said menjelaskan pengalamannya dalam dua periode jabatan yang berbeda. Pertama, sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) di Pertamina pada 2008-2009. Kedua, sebagai Menteri ESDM pada 2014-2016.
“Tapi secara umum saya menjelaskan begini. Dua kali saya mendapat tugas dari negara untuk beres-beres supply chain, beres-beres sektor energi, ya. Yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira begitu ya,” ujar Sudirman Said kepada wartawan.
Ia mengungkapkan bahwa kedua upaya pembenahan tersebut menemui hambatan. “Tapi dua kali pula saya mengalami hambatan. Karena pada waktu ISC, unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian Direksi Pertamina, dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktik-praktik yang seperti yang kalian saksikan sekarang ini,” jelasnya.
Saat menjabat Menteri ESDM, Sudirman Said melanjutkan upaya yang sama. Namun, ia merasa pemberhentiannya dari jabatan kurang dari dua tahun membuat penataan tersebut belum tuntas. “Yang kedua, ketika saya menjadi Menteri ESDM juga meneruskan apa yang tidak selesai pada waktu di Pertamina. Dan belum lama saya menata-nata, kebetulan saya lulus dipercepat kan. Jadi berhenti sebagai menteri dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan perkara yang muncul sekarang juga akibat praktik yang dulu pernah mau dibereskan tidak tuntas,” tuturnya.
Harapan pada Political Will
Sudirman Said menekankan bahwa hambatan yang dihadapinya selalu berkaitan dengan political will atau kemauan politik. “Tapi tadi, saya ingin tekankan bahwa dua kali saya mendapat tugas dari negara untuk berbenah sektor energi. Yang pertama kali pada waktu saya di Pertamina, yang kedua ketika Menteri ESDM. Dan dua-duanya mengalami hambatan karena memang aspek ini berkaitan sama political will,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat. “Nah kita berharap pemerintah sekarang itu betul-betul memiliki political will yang kuat sehingga hal-hal seperti ini bisa dituntaskan dan kita menaruh harapan kepada Presiden Pak Prabowo dan juga seluruh aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Kejagung Usut Kasus Petral
Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Petral. Terdapat dua surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah diterbitkan terkait dugaan korupsi di Petral.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa periode penyidikan kedua kasus tersebut berbeda. “Periodenya Kejaksaan Agung kan ada di 2008-2015, dan kalau nggak salah ada dua, satu lagi periodenya ada sampai 2017, kalau saya tidak salah,” kata Anang pada Jumat (21/11/2025).
Anang menjelaskan bahwa penanganan kasus Petral merupakan pengembangan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang sudah bergulir di persidangan. Sejumlah terdakwa dalam kasus tata kelola minyak mentah juga telah diperiksa sebagai saksi pada kasus Petral. “Ada beberapa sebagian dijadikan saksi. Saya nggak hafal ya, banyak itu. Kan lihat periodisasinya kan nanti jabatan akan berkaitan gitu,” tutur Anang.
