Aksi spontan seorang siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara, viral di media sosial. Gilbert Christian, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur yang mendesak.
Aksi Protes di Jalan Berlumpur
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (31/1/2025) ini memperlihatkan Gilbert berdiri di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, hanya berupa tanah liat becek dan berlubang dalam, memaksa Gilbert melepas sepatunya demi keseimbangan saat berorasi. Aksi ini didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert menegaskan bahwa bagi pelajar di wilayah tersebut, perbaikan infrastruktur jauh lebih penting ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan aspirasi masyarakat setempat.
Tuntutan Keadilan Pembangunan
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni inisiatif warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Prabowo yang berisi empat poin utama:
- Pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan.
- Keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN.
- Percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi.
- Meminta kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
Aprem menambahkan, “Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa.”
