Jakarta – Rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diwarnai interupsi dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Ia menyoroti rencana perkebunan sawit dan pembentukan batalion oleh TNI di Papua.
Penolakan Wacana Sawit dan Pembentukan Batalion
Di akhir penutupan masa sidang, Paul Finsen Mayor menyampaikan interupsinya. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat di Papua menolak wacana pengembangan perkebunan sawit. “Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” kata Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).
Selain itu, Finsen juga mengkritisi rencana pembentukan batalion yang dikaitkan dengan ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat Papua adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan, bukan penambahan markas militer.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegas Finsen. Ia menekankan pentingnya kedua sektor tersebut, mengingat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama yang dibahas.
“Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
DPD Akan Sampaikan Masukan ke Presiden
Menanggapi berbagai masukan, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para anggota. Ia juga berjanji akan mengupayakan penjadwalan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hal serupa.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.
