Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyatakan memahami aspirasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta menjadi Rp 5,89 juta. Namun, ia menilai kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain bagi pengusaha dapat menimbulkan risiko.
UMP Jakarta Tertinggi Nasional, Namun Kesulitan Hidup Tetap Ada
Rio menyebut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta merupakan hal yang wajar untuk didengar mengingat perbandingannya dengan daerah penyangga seperti Karawang. “Saya memahami aspirasi beberapa organisasi gerakan buruh yang menginginkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta. Melihat perbandingan dengan daerah penyangga seperti Karawang adalah hal yang wajar dan perlu didengar dengan serius,” kata Rio kepada wartawan, Jumat (9/1/2025).
Ia menambahkan bahwa UMP Jakarta sebesar Rp 5,73 juta saat ini sudah masuk kategori tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. “Penting untuk ditekankan bahwa UMP DKI Jakarta saat ini (Rp 5,73 juta) tetap merupakan upah minimum tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga daya beli pekerja,” ujarnya.
Meskipun demikian, Rio menyadari bahwa angka tertinggi secara nasional tidak serta-merta mengatasi dinamika dan kesulitan hidup sehari-hari di Ibu Kota. “Namun, saya memahami bahwa angka tertinggi secara nasional tidak serta-merta mengatasi dinamika dan kesulitan hidup sehari-hari di Ibu Kota,” ucap anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Pentingnya Komunikasi Tripartit dan Program Pendukung
Rio menekankan bahwa UMP merupakan standar dasar bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan semestinya memberikan upah lebih tinggi bagi pekerja dengan masa kerja di atas setahun.
“Sangat perlu ada komunikasi dan diskusi intensif antara Pemprov DKI Jakarta, perwakilan pekerja atau gerakan buruh, dan pihak pengusaha. Mendorong forum tripartit yang produktif untuk membahas kenaikan UMP dan UMSP dengan mempertimbangkan stabilitas dunia usaha,” ujar Rio.
Ia mengingatkan bahwa banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi. “Banyak perusahaan, terutama UMKM, masih dalam proses pemulihan pascapandemi sehingga kenaikan upah yang drastis tanpa dukungan kebijakan lain dapat berisiko,” sambungnya.
Rio juga menyinggung program pendukung yang telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Prakerja, KJP, dan subsidi transportasi. “Sebelumnya, telah disiapkan berbagai program pendukung yang perlu disosialisasikan dan dievaluasi efektivitasnya, seperti Kartu Prakerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan subsidi transportasi untuk pekerja,” kata Rio.
Program-program tersebut dianggap sebagai komponen penting dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup tanpa membebani arus kas perusahaan secara langsung. “Program-program ini adalah komponen penting dari paket kesejahteraan yang dirancang untuk meringankan beban hidup tanpa membebani arus kas perusahaan secara langsung. Organisasi gerakan buruh ataupun seluruh pekerja layak mendapat penjelasan yang utuh tentang manfaat program-program ini,” tambahnya.
Tuntutan KSPI dan Partai Buruh
Sebelumnya, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menuntut revisi UMP DKI 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan tidak masuk akal upah karyawan di Jakarta kalah dengan buruh di Karawang.
“Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi,” ujar Said kepada wartawan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).
“Karena tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” imbuhnya.
