Berita7 — Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Tujuannya adalah agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat miskin yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Imbauan ini disampaikan Tomsi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang juga membahas Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Acara tersebut digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada hari yang sama.

Tomsi mengungkapkan bahwa proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah masih memerlukan percepatan. Hingga kini, baru tercatat 124.376 unit CPB yang ditetapkan dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Untuk itu, ia mendorong Pemda agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemanfaatan data masyarakat miskin Desil 1 diharapkan dapat menjadi dasar penetapan penerima bantuan yang lebih akurat.

Ia juga mengingatkan Pemda untuk memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem yang masuk dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat. Prioritas ini penting mengingat masih banyaknya warga yang tinggal di hunian sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.

“Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah,” ungkapnya, menggambarkan kondisi rumah yang ia lihat langsung.

Tomsi berharap Pemda dapat memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk mempercepat proses pendataan dan memastikan bantuan BSPS benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan, Plt. Deputi II KSP Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP R. An An Andri Hikmat. Forum ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda dari seluruh Indonesia.