Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dinamika geopolitik global yang memanas dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengkhawatirkan potensi terjadinya prahara besar yang mengarah pada Perang Dunia Ketiga.
Pernyataan SBY ini diungkapkan melalui akun X resminya, @SBYudhoyono, pada Selasa (20/1/2026). Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil inisiatif mengajak para pemimpin dunia berembuk guna mencegah eskalasi konflik.
Analisis Sejarah dan Kekhawatiran SBY
SBY, yang telah puluhan tahun mendalami geopolitik, perdamaian, keamanan internasional, serta sejarah peperangan, merasa cemas melihat perkembangan dunia saat ini. Ia menilai ada kesamaan pola antara situasi global sekarang dengan periode menjelang Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945).
“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit,” kata SBY.
Ia menyoroti beberapa kesamaan, seperti munculnya pemimpin-pemimpin yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran, serta geopolitik yang memanas.
“Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi,” jelasnya.
SBY mengingatkan potensi kehancuran dunia jika perang total dan perang nuklir terjadi, yang dapat merenggut lebih dari 5 miliar jiwa dan memusnahkan peradaban manusia. Ia menekankan bahwa doa saja tidak cukup; upaya nyata dari seluruh umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia sangat diperlukan.
Saran untuk PBB dan Respons DPR RI
Menyikapi kekhawatirannya, SBY mengusulkan agar PBB menyelenggarakan Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly). Agenda utamanya adalah merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah krisis dunia berskala besar, termasuk kemungkinan perang dunia baru.
Meskipun menyadari keterbatasan PBB saat ini, SBY berharap organisasi internasional tersebut tidak melakukan pembiaran. “Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing,” imbuhnya.
Menanggapi pernyataan SBY, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kekhawatiran tersebut sebagai sebuah alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan.
“Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan, tetapi untuk memperkuat ikhtiar de-eskalasi,” ujar Amelia kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Amelia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri RI perlu lebih proaktif mendorong langkah strategis melalui jalur multilateral, termasuk penguatan diplomasi pencegahan dan forum darurat. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap WNI di luar negeri dan penegakan hukum internasional.
“Namun dorongan ke PBB itu harus berjalan seiring penguatan fondasi di dalam negeri. Saya sejalan dengan penekanan Menlu Sugiono bahwa foreign policy begins at home,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan kuat jika ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap.
Konteks Geopolitik Global
Kondisi geopolitik dunia memang tengah memanas. Sejumlah konflik antarnegara masih berlangsung, seperti perang Rusia-Ukraina, Thailand-Myanmar, dan Israel-Palestina, serta ketegangan di Timur Tengah. Situasi ini diperkeruh oleh manuver beberapa negara adidaya yang memicu kekhawatiran lebih luas.
