Berita7 — JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan 403 paket pekerjaan infrastruktur yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang tahun 2026.

Fokus utama dari ratusan paket pekerjaan ini adalah untuk memulihkan layanan dasar masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membangun infrastruktur yang lebih aman dan tangguh bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pelaksanaan ratusan paket pekerjaan ini didukung oleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 21,16 triliun. Anggaran tambahan ini diharapkan dapat memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pemulihan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berlanjut menuju pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Alokasi anggaran tersebut didistribusikan kepada empat satuan kerja di lingkungan Kementerian PU. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan porsi terbesar dengan Rp 7,52 triliun, diikuti oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sebesar Rp 2,89 triliun.

Pada sektor sumber daya air, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, dan penyediaan air baku. Sementara itu, sektor bina marga akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk memulihkan akses masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pergerakan logistik dan kegiatan ekonomi.

Di bidang permukiman, Kementerian PU akan merehabilitasi sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, memperbaiki tempat pemrosesan akhir, serta menangani instalasi pengolahan lumpur tinja. Pembangunan hunian tetap, rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah juga menjadi bagian dari penanganan prasarana strategis.

Hal ini diungkapkan oleh Apri Artoto dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026). “Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Apri dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kementerian PU telah mencapai Rp2,40 triliun, atau sekitar 11,35 persen dari total anggaran yang tersedia. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 26,4 persen dari keseluruhan 403 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

Capaian fisik tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan di lapangan terus bergerak maju, meskipun penyerapan anggaran masih memerlukan percepatan yang terukur. “Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana,” tutur Apri.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan bahwa selain Kementerian PU, pemerintah daerah terdampak juga turut mengerjakan sejumlah pemulihan infrastruktur melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dengan total Rp10,6 triliun yang telah tuntas tersalurkan dalam tiga tahap.

Tito menegaskan komitmen Satgas PRR untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis. Tujuannya adalah agar hambatan administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan, maupun pelaksanaan di lapangan dapat segera diselesaikan. “Percepatan diarahkan agar jalan, jembatan, jaringan irigasi, air minum, hunian, dan fasilitas publik dapat lebih cepat dimanfaatkan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas serta tata kelola,” tutup Tito.