Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungannya agar posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini krusial demi menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri.
Reformasi Kepolisian yang Profesional
“Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Said Iqbal menekankan bahwa reformasi kepolisian harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan humanis. Ia mengingatkan agar reformasi tersebut tidak mengarah pada pendekatan militeristik yang dapat merugikan masyarakat.
Kapolri Tegas Menolak Polri di Bawah Kementerian
Pernyataan Said Iqbal ini merespons sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk terus mempertahankan posisi Polri di bawah presiden.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar Jenderal Sigit di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Jenderal Sigit menjelaskan bahwa institusi Polri menolak berada di bawah kementerian khusus karena posisi saat ini yang berada langsung di bawah Presiden dianggap sebagai posisi yang ideal. Hal ini memungkinkan Polri untuk menjadi alat negara yang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Jenderal Sigit, penempatan Polri di bawah kementerian khusus berpotensi menimbulkan masalah “matahari kembar” atau tumpang tindih kewenangan. Ia menambahkan, “Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya.”
Tawaran Menteri Kepolisian Ditolak
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, ia menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ia bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian jika harus memilih.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ujarnya.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit yang disambut tepuk tangan dari anggota Komisi III DPR.
