Rp 17 M untuk Gaji Honor Satpol PP

by -
Rp 17 M untuk Gaji Honor Satpol PP
Anggota DPRD Kota Batam komisi I Utusan Saruhama. (Foto: ADL/berita7)

berita7.co.id, BATAM – Jumlah tenaga honorer di Batam menjadi sorotan DPRD Kota Batam. Melalui anggota Komisi satu DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, jumlah tenaga honorer saat ini sangat overload (berlebih) yakni lebih dari 6.300 orang, angka ini melebihi jumlah ASN di Pemko Batam.

“Misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 640. Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun, termasuk penggajiannya. Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP,” ujar Sarumaha, panggilan akrabnya, Selasa (5/11).

Artinya, lanjut Sarumaha, anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk membayar honor satu instansi saja.

Baca juga : Komisi I DPRD Batam dan BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal

“Harusnya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif. Artinya kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak, minimal setara UMK yang berlaku saat ini. Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti,” terangnya.

Kepada berita7.co.id Sarumaha mengatakan, pihaknya menginginkan jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan serta kesejahteraannya ditingkatkan.

“Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini,” katanya.

Harusnya, lanjut Sarumaha, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak.

“Tahun 2020, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS, tapi yang di ACC itu hanya 140 saja. Itu kan sangat jauh sekali. Pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak,” terangnya mengakhiri. (barong)