Massa buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa (30/12/2025). Aksi ini merupakan penolakan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026. Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 2.617 personel gabungan telah disiagakan.
Pengamanan Demonstrasi Buruh
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pengerahan personel gabungan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. “Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo, dilansir Antara.
Massa yang berdemonstrasi berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Barat dan beberapa elemen massa lainnya. Rencananya, aksi akan dipusatkan di area Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.
Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan yang humanis serta profesional. “Seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para orator untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak memprovokasi massa lain. Menurutnya, penyampaian pendapat yang santun akan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak. “Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” imbau Susatyo.
Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Kepadatan
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar Monas, polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif. Pengaturan arus lalu lintas akan bersifat situasional dan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. “Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi,” ungkap Susatyo.
Penolakan UMP DKI Jakarta 2026
Sebelumnya, KSPI menolak kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5.729.876. Serikat buruh menilai UMP Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan upah di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakan tersebut. “Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” kata Said Iqbal kepada wartawan pada Jumat (26/12).
Said Iqbal menyebutkan bahwa demonstrasi yang digelar pada hari ini akan dihadiri ribuan orang, termasuk sekitar 10 ribu motor. Aksi tersebut rencananya dipusatkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. “Istana saja, tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember 10 ribu motor,” ujar Said Iqbal kepada wartawan pada Minggu (28/12/2025).
