Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses merupakan wujud nyata kehadiran negara.
Komitmen Bersama untuk Birokrasi Responsif
Untuk mewujudkan birokrasi yang ideal, Rini Widyantini menyatakan perlunya komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. “Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA) di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi kekuatan bangsa untuk memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya sendiri.
Peran Strategis Akademisi dan IAPA
Peran akademisi dan IAPA dinilai sangat strategis sebagai bagian dari knowledge community. Mereka tidak hanya memproduksi gagasan, tetapi juga mendorong praktik-praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan. Keterlibatan aktif akademisi dalam memberikan masukan berbasis riset, mengawal kebijakan publik, serta membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menjadi prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi berjalan efektif.
Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan pengawalan reformasi birokrasi. Ia menguraikan beberapa kontribusi yang dapat diberikan akademisi:
- Sebagai knowledge producer: Menghasilkan riset berbasis bukti untuk mendukung perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi.
- Sebagai policy think tank: Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief yang objektif dan independen.
- Sebagai human capital builder: Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi kinerja.
- Sebagai innovation and pilot lab: Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.
- Melalui fungsi social control dan public discourse: Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas.
“Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan,” ucap Rini.
Tantangan Administrasi Publik di Era Modern
Ketua Umum IAPA, Khairul Muluk, menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat, seringkali melebihi kapasitas yang ada. Tantangan administrasi publik saat ini meliputi perubahan dunia yang cepat, disrupsi di berbagai lini, serta fluktuasi kepercayaan publik.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan juga mencakup kompleksitas kebijakan lintas sektor, koordinasi pusat dan daerah, serta tuntutan masyarakat yang ingin didengar dan dilibatkan, bukan hanya dilayani. “Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku, tapi yang tersulit adalah budaya. Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat jika ekosistem budaya kita lebih kuat,” katanya.
Khairul Muluk menegaskan komitmen IAPA untuk tetap menjadi mitra berpikir pemerintah dan jembatan antara kampus dengan birokrasi. “Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” tutupnya.
