Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 berhasil direalisasikan sebesar Rp 91,86 triliun. Angka ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 3,89 triliun untuk tahun anggaran tersebut.
Kinerja Fiskal yang Positif
Pramono Anung menyampaikan rincian kinerja fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Ia menyatakan bahwa secara umum, kinerja APBD DKI Jakarta sepanjang 2025 berjalan dengan baik.
“APBD tahun 2025 sebesar Rp 91,86 triliun. Dengan realisasi hingga 31 Desember berjalan dengan baik,” ujar Pramono kepada wartawan.
Lebih lanjut, Pramono merinci bahwa pendapatan daerah Jakarta pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 79,94 triliun. Sementara itu, belanja daerah tercatat terealisasi Rp 76,05 triliun. Pembiayaan daerah mencapai Rp 1,89 triliun, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) per Desember 2025 sebesar Rp 5,78 triliun.
“Dengan demikian, Jakarta mencatat surplus anggaran sebesar Rp 3,89 triliun,” tegasnya.
Dukungan Stabilitas Ekonomi
Menurut Pramono, capaian surplus anggaran ini ditopang oleh kondisi ekonomi Jakarta yang relatif stabil sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi kumulatif Jakarta tercatat sebesar 5,03 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,92 persen, karena inflasi di Jakarta berhasil terjaga di angka 2,63 persen.
Realisasi investasi di Jakarta sepanjang 2025 juga menunjukkan performa impresif, mencapai Rp 270,9 triliun atau tumbuh 11,99 persen. Investasi ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 175,3 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 95,6 triliun. Kontribusi investasi Jakarta terhadap total investasi nasional mencapai sekitar 14 persen.
Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Pramono Anung menekankan bahwa kondisi fiskal yang sehat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program prioritas pembangunan di Jakarta. Program-program tersebut meliputi perlindungan daya beli masyarakat, subsidi transportasi, bantuan sosial, serta pengendalian inflasi.
“Struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang sudah disusun,” pungkasnya.
