Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta menyatakan sikap mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Dukungan ini didasari kekhawatiran bahwa penempatan Polri di bawah sebuah kementerian dapat mengaburkan garis komando dan mengurangi independensi institusi penegak hukum tersebut.
Kekhawatiran Pengaburan Komando dan Independensi
Ketua PW GPA DKI Jakarta, Dedi Haryono Siregar, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (11/2/2026), menegaskan komitmen organisasi terhadap peran Polri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan lebih lanjut bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan. “Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat,” tuturnya.
Ia menekankan peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional. “Kami memandang bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan,” ungkap Dedi.
Kapolri Tegaskan Penolakan Penempatan di Bawah Kementerian
Pernyataan PW GPA ini sejalan dengan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya telah menolak ide penempatan Polri di bawah kementerian. Jenderal Sigit berpendapat bahwa langkah tersebut justru akan melemahkan institusi Polri maupun posisi Presiden RI.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit menyampaikan apresiasinya atas dukungan fraksi-fraksi DPR RI yang menginginkan Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang tetap dijalankan oleh DPR.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jenderal Sigit.
Menurut Jenderal Sigit, posisi Polri yang langsung melapor kepada Presiden RI saat ini dinilai ideal untuk mendukung kinerja kepala negara. Ia mengibaratkan penempatan di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi “matahari kembar”. “Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” jelas Jenderal Sigit.
