Berita7 — Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menekankan urgensi penguatan kualitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini dinilai krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik, transformasi digital, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para mantan pimpinan MPR dan DPR sepakat bahwa efektivitas pemerintahan, sinergi penegakan hukum, dan komunikasi publik adalah tiga pilar utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan Jakarta, Rabu malam (22/7).

Forum yang juga dihadiri Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara ini, mendiskusikan kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah. Para pimpinan menilai pemerintah dituntut untuk bergerak cepat dalam merespons tekanan ekonomi dunia, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial.

Kecepatan dalam pengambilan keputusan harus diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan, serta konsistensi implementasi. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Kualitas tata kelola yang baik di berbagai negara telah terbukti menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

Marzuki Alie menyoroti bahwa komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Ia menambahkan, “Banyak aspirasi dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang akhirnya dititipkan kepada kami karena jalur komunikasi yang ada dinilai belum berjalan efektif.” Ia juga mengeluhkan proses perizinan investasi yang masih menjadi hambatan serius.

Forum juga mengamati adanya perubahan kebijakan dalam waktu singkat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta belum optimalnya evaluasi kebijakan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Data Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global moderat di kisaran 2,3% pada 2025, sementara IMF memperkirakan ekonomi dunia tetap menghadapi tekanan akibat fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian perdagangan.

Agung Laksono menegaskan, “Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas.” Ia menambahkan, “Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah.”

Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu pembahasan utama. Forum menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih memerlukan penguatan. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, hingga polemik antar lembaga di ruang publik dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Keberhasilan pemberantasan korupsi dinilai tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh tingkat integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum. Priyo Budi Santoso berpendapat, “Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk melakukan transformasi menyeluruh sehingga institusi penegak hukum dapat bekerja lebih harmonis.” Ia juga menyarankan, “Di sisi lain, DPR juga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi.”

Komunikasi publik pemerintah juga mendapat perhatian besar, dinilai sebagai bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan. Di era digital, masyarakat menilai pemerintah dari substansi kebijakan dan cara penyampaiannya. Perbedaan pernyataan, perubahan narasi yang cepat, serta klarifikasi yang terlambat dapat memicu spekulasi, disinformasi, dan krisis kepercayaan.

Oleh karena itu, komunikasi berbasis data, narasi nasional yang konsisten, juru bicara yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak. Fadel Muhammad dan Agus Hermanto menekankan, “Pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan.” Hajriyanto Y Thohari menambahkan bahwa demokrasi harus dikelola secara seimbang, dengan DPR menjadi saluran utama aspirasi masyarakat.

Forum juga membahas program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan daerah, dan visi Indonesia Emas 2045. Program-program ini dinilai memiliki arah yang baik, namun implementasinya memerlukan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi yang lebih kuat agar manfaatnya optimal.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, “Masukan yang disampaikan seluruh Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menjadi perhatian kami. Pemerintah memang sedang membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian program-program Presiden lebih efektif.” Ia menambahkan, “DPR juga tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap para menteri melalui komisi-komisi, meskipun seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik.”