Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan bilateral ini membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.
Kunjungan Bilateral dan Kehangatan Sambutan
Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Woo Won-Shik, beserta rombongan tiba di Gedung DPR sekitar pukul 11.00 WIB. Puan Maharani menyambut langsung delegasi Korsel, didampingi oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, serta anggota Komisi XII Shanty Alda Nathalia dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR seperti Gilang Dhielafararez, Stevano Rizki Adranacus, dan Pinka Hapsari. Suasana pertemuan digambarkan hangat dan kekeluargaan, mengingatkan pada pertemuan sebelumnya di Seoul.
“Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia, setelah terakhir bertemu pada Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA di Seoul,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan, “Selamat datang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya harap Yang Mulia merasakan hangatnya penerimaan kami di Jakarta seperti yang telah kami rasakan saat diterima oleh Yang Mulia di Seoul.”
Perlindungan PMI Menjadi Prioritas Utama
Dalam dialog tersebut, Puan Maharani secara khusus menyoroti isu krusial mengenai pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. “Atas nama Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea yang telah membuka peluang kerja bagi puluhan ribu pekerja migran Indonesia di berbagai sektor,” kata Puan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan PMI merupakan perhatian utama DPR RI bersama pemerintah. Upaya perlindungan mencakup peningkatan pelatihan pra-keberangkatan, pengawasan kondisi kerja di lapangan, hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. “Kami mengapresiasi langkah-langkah Korea Selatan dalam memperbaiki regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja asing dan kerjasama yang erat dengan perwakilan Indonesia di Seoul untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia di Korea dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan mendapat hak-haknya secara penuh,” tutur Puan.
Kemitraan Strategis Indonesia-Korea Selatan
Pertemuan ini juga menegaskan penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Korea yang telah terjalin selama 53 tahun. Puan Maharani menyatakan bahwa kedua negara kini merupakan mitra strategis khusus yang terus berkolaborasi demi kemanfaatan rakyat kedua negara.
“Hari ini, Indonesia dan Republik Korea adalah mitra strategis khusus yang akan terus bekerjasama untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat kedua negara,” jelas Puan. Ia menekankan bahwa kemitraan ini tidak hanya didasari kepentingan pragmatis, tetapi juga kesamaan nilai seperti demokrasi, penghormatan hukum dan HAM, serta komitmen pada kerja sama multilateral yang adil berbasis aturan, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Puan menambahkan, “Indonesia memandang kerja sama antara negara-negara middle powers, khususnya Indonesia dan Republik Korea, sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan global yang lebih inklusif.”
Dukungan Terhadap ASEAN dan Penguatan Antar-Parlemen
Dalam konteks kawasan, Puan mengapresiasi peran aktif Korea Selatan dalam mendukung sentralitas ASEAN dan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, mengingat Korsel merupakan mitra dialog ASEAN sejak 1989 dan kini telah menjadi Comprehensive Strategic Partner.
“Sejalan dengan itu, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar parlemen, termasuk melalui AIPA dan forum parlemen lainnya, sebagai dukungan konkret terhadap implementasi kesepakatan ASEAN-Korea,” ungkapnya. DPR RI siap berperan aktif memastikan kerja sama kedua parlemen selaras dengan agenda eksekutif pemerintah, agar kemitraan dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang bermanfaat jangka panjang bagi kedua bangsa dan masyarakat dunia.
Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Majelis Nasional Republik Korea dinilai akan menjadi tulang punggung kerja sama antara kedua parlemen. “Ke depan, saya memandang penguatan kolaborasi antara kedua negara di berbagai forum parlemen internasional sangatlah krusial untuk memitigasi dampak-dampak buruk dari ketidakpastian global terhadap ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan lokal,” papar Puan.
Investasi dan Perdagangan: Pilar Pertumbuhan Ekonomi
Kerja sama ekonomi menjadi salah satu pilar terpenting bagi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kedua negara. Puan Maharani mengapresiasi konsistensi Korea Selatan sebagai investor besar di Indonesia dalam satu dekade terakhir, yang mencerminkan kepercayaan terhadap iklim ekonomi dan stabilitas kebijakan Indonesia.
“Saya harap kedepannya investasi Korea akan terus meningkat dan semakin berkualitas, terutama dalam hal penciptaan nilai tambah, alih teknologi, dan penguatan rantai pasok industri,” ujar Puan. Ia berharap investasi dapat terus berkembang di sektor energi terbarukan, industri rendah karbon, ekonomi digital, serta pengembangan kawasan industri dan proyek strategis, termasuk di luar Pulau Jawa dan di Ibu Kota Nusantara.
Dalam sektor perdagangan, DPR menekankan pentingnya upaya bersama untuk memangkas hambatan non-tarif, termasuk penyelarasan standar dan sertifikasi. “Kami berharap langkah ini meningkatkan akses produk unggulan kedua negara ke pasar satu sama lain. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat kepastian usaha melalui penyederhanaan perizinan dan pembaruan regulasi investasi,” ucap Puan.
Menanggapi hal tersebut, Woo Won-Shik menyatakan komitmen Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia dan mendukung pembangunan nasional demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
