Berita

PRIMA Nilai Liberalisme Rusak Jati Diri Bangsa, Usulkan Kembali ke UUD 1945

Advertisement

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggelar diskusi Refleksi Akhir Tahun pada Jumat (26/12/2025) di Jakarta, menyoroti menguatnya pengaruh liberalisme yang dinilai merusak jati diri bangsa Indonesia. Ketua Umum Partai PRIMA, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa liberalisme telah menggerus nilai gotong royong dan tidak membawa keadilan bagi rakyat.

Liberalisme Menggerus Jati Diri Bangsa

Agus Jabo menyatakan bahwa liberalisme justru memperlebar kesenjangan sosial serta memicu konflik dan kerusakan lingkungan. “Liberalisme telah menjauhkan bangsa ini dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Gotong royong sebagai jati diri bangsa tergerus, sementara yang diuntungkan hanya segelintir elite,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, praktik liberalisme membuat Indonesia seolah dikuasai kepentingan kelompok tertentu. “Indonesia bukan milik segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat. Karena itu, praktik liberalisme harus dihentikan dan kita harus kembali ke jati diri bangsa,” tegasnya.

Kembali ke UUD 1945 dan Perubahan Sistem Politik

PRIMA menilai liberalisme menjauhkan pembangunan nasional dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Partai ini mengusulkan langkah strategis untuk mengembalikan pembangunan nasional agar berpihak pada rakyat, salah satunya dengan menjadikan kembali UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Beberapa jalan konstitusional yang diusulkan antara lain melalui amendemen oleh MPR RI, penerbitan Dekrit Presiden, hingga referendum nasional. “Semua langkah tersebut adalah jalan konstitusional yang sah. Intinya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia,” tutur Agus Jabo.

Advertisement

Selain itu, PRIMA juga mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya mekanisme pemilihan kepala daerah. Pandangan yang disampaikan adalah agar pemilihan gubernur hingga kepala desa tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokrasi kerakyatan dan musyawarah mufakat.

“Demokrasi bukan sekadar soal memilih langsung, tetapi bagaimana keputusan politik benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat melalui musyawarah dan kebijaksanaan,” ujarnya.

Komitmen PRIMA

Melalui refleksi akhir tahun ini, PRIMA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai ini juga membuka ruang diskusi yang luas dan inklusif bagi berbagai elemen gerakan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PRIMA, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Adil Makmur, Mahkamah Partai, serta sejumlah organisasi progresif. Turut hadir Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar, Sekretaris Jenderal Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Supriadi, SH, dan Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nelayan (STN) Ansar Manrulu.

Advertisement