JAKARTA, 29 Desember 2025 – Elemen buruh menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (29/12/2025). Namun, jumlah massa yang hadir dilaporkan tidak sebanyak yang diperkirakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa jumlah massa yang sedikit tersebut memang disengaja. Ia menjelaskan bahwa para buruh masih ingin melihat niat baik pemerintah untuk mengajak bernegosiasi mengenai tuntutan mereka.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” ujar Said Iqbal kepada wartawan di lokasi aksi.
Said Iqbal juga mengungkapkan kekecewaan kaum buruh terkait aksi hari ini. Ia menyoroti bahwa para buruh merasa kecewa karena tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di depan Istana Merdeka.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” tegas Said Iqbal.
Presiden KSPI tersebut mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Presiden. Menurut Said Iqbal, Presiden selalu menunjukkan keterbukaan terhadap rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Apakah Pak Presiden tidak ingin mendengar aspirasi rakyatnya? Beberapa kali kami bertemu Pak Presiden menghadap di Istana, beliau menyatakan boleh aksi asal tertib, asal sesuai aturan,” ucapnya.
Massa buruh rencananya menggelar demonstrasi menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 menjadi Rp 5,7 juta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan aksi akan digelar selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025.
Sejumlah tuntutan terkait UMP dan upah sektoral menjadi agenda utama dalam demonstrasi tersebut. Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa demo buruh akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12).
Tuntutan Buruh Soal UMP DKI Jakarta
KSPI secara tegas menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” kata Said.
Ia menyoroti biaya sewa rumah di kawasan Jakarta yang menurutnya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Said juga menyebut nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5,89 juta per bulan.
KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai KHL tersebut, serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di atas KHL.
