Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kelanjutan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi ratusan ribu penerima di ibu kota. Dalam satu tahun kepemimpinannya, tercatat 707.513 siswa penerima KJP dan 16.920 mahasiswa penerima KJMU dipastikan akan terus mendapatkan manfaat.
Rincian Bantuan KJP dan KJMU
Pramono merinci bahwa total anggaran untuk KJP mencapai sekitar Rp 1,6 triliun, sementara untuk KJMU, alokasinya bersama KJP memakan anggaran sekitar Rp 2 triliun. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi jumlah penerima kedua program tersebut. “Kami tidak mau dikurangi dan kami berterima kasih ada Pak Wibi, ada Bu Ifa, ada Pak Inggat bahwa kami di- support oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga ini bisa diwujudkan,” ujar Pramono dalam sambutannya pada acara ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Program Unggulan Lainnya
Selain KJP dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program pemutihan 6.000 ijazah. “Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah program pemutihan yang 6.000 lebih tadi. Kami akan teruskan tadi menjawab pertanyaan apakah akan diteruskan atau tidak tetap akan kami lanjutkan,” tuturnya.
Bantuan dasar bagi warga juga tetap disalurkan melalui program Kartu Lansia, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta, yang menjangkau 213 ribu penerima manfaat. Pemprov DKI juga memberikan fasilitas gratis masuk ke sejumlah tempat rekreasi seperti Ancol, Ragunan, dan Monas bagi pemegang KJP maupun KJMU.
“Kenapa itu kami lakukan? Karena ternyata banyak sekali anak-anak Jakarta yang belum pernah lihat Ancol. Tinggalnya di sebelahnya Ancol tapi belum pernah lihat Ancol. Inilah yang menggugah saya dan Bang Dul kemudian mereka kita berikan kesempatan untuk bisa melihat Ancol,” jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga telah memulai program sekolah swasta gratis dengan menggratiskan 40 sekolah swasta di ibu kota, bahkan sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut.
