Berita7 — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan besarnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan Sumatera Barat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang dijalankan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk sektor permukiman, air minum, sanitasi, serta penanganan pascabencana di wilayah tersebut.

Andre menyampaikan informasi ini di Padang pada Jumat (24/7/2026), didampingi oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa. Menurut Andre, realisasi anggaran ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya sekadar berjanji, melainkan benar-benar menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Anggaran tahun 2025 memang tidak banyak, sekitar Rp76 miliar. Itu untuk menyelesaikan penanganan yang sudah dimulai sebelumnya. Lalu pada tahun 2026 pemerintah mengucurkan lagi Rp436,8 miliar. Di luar itu juga sudah ada anggaran penanganan darurat sebesar Rp627 miliar. Jadi total yang sudah turun sekitar Rp1,2 triliun hanya untuk Balai Cipta Karya dalam dua tahun terakhir,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan nilai sekitar Rp5,6 triliun. Program ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2028.

“Ini membuktikan bahwa pemerintah Presiden Prabowo bekerja keras membangun Sumatera Barat. Saya ingin masyarakat tahu bahwa kami tidak hanya omon-omon. Semua ada datanya dan sedang berjalan,” tegas Andre.

Salah satu proyek strategis yang telah memasuki tahap pelaksanaan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Padang di kawasan Palukahan, Kecamatan Koto Tangah. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi warga Kota Padang.

Selain itu, berbagai pekerjaan infrastruktur juga dilaksanakan di Solok Selatan, Bukittinggi, Dharmasraya, serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Program-program ini mencakup penyediaan air minum, sanitasi, hingga rehabilitasi infrastruktur pascabencana.

Kepala BPPW Sumbar, Maria Doeni Isa, membenarkan seluruh data yang dipaparkan oleh Andre. Ia menyatakan bahwa program-program tersebut merupakan bagian dari program resmi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Menurut Doeni, pada tahun 2025, BPPW Sumbar mengelola anggaran sebesar Rp76,37 miliar. Anggaran ini difokuskan untuk penanganan pascabencana, penyediaan air minum, sanitasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

“Anggaran tahun 2025 memang sekitar Rp76,37 miliar. Fokusnya untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pascabencana, seperti pembangunan SPAM di Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang, Pamsimas di 23 lokasi, pembangunan Sanimas, serta PISEW di 10 lokasi,” jelas Doeni.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2026, nilai program mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp436,81 miliar. Peningkatan ini memungkinkan cakupan pembangunan yang lebih luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah Sumatera Barat.

Salah satu proyek terbesar pada tahun 2026 adalah peningkatan kapasitas SPAM Kota Padang melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tabing III dengan kapasitas 200 liter per detik, termasuk jaringan perpipaannya. Proyek lainnya meliputi pembangunan IPA Sungai Aro di Solok Selatan, peningkatan SPAM Tabek Gadang di Bukittinggi, perluasan SPAM IKK Pulau Punjung di Dharmasraya, serta program Pamsimas di sejumlah kabupaten.

Untuk penanganan pascabencana, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk pembangunan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar, Rp79 miliar untuk Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Kota Padang, serta Rp80 miliar lagi untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman, dan Padang Panjang.

Selain sektor air minum, pemerintah juga gencar membangun sanitasi melalui program Sanimas, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPS) 3R, penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Padang, penanganan sanitasi pascabencana di Agam, serta berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintahan yang terdampak bencana.

“Seluruh program ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Kami berharap seluruh pekerjaan berjalan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Doeni.

Andre Rosiade menegaskan kembali bahwa besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius Presiden Prabowo terhadap pembangunan di Sumatera Barat. “Kalau dijumlahkan, untuk Balai Cipta Karya saja sudah sekitar Rp1,2 triliun yang dikucurkan dalam dua tahun terakhir. Di luar itu masih ada program rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp5,6 triliun yang akan berjalan sampai 2028. Artinya, pembangunan Sumatera Barat benar-benar menjadi perhatian pemerintah Presiden Prabowo,” tutup Andre.